Manajemen Strategis Untuk Sektor Publik 1

Manajemen Instansi Pemerintah Berbasis Kinerja (MIPBK) atau Manajemen Strategis Untuk Sektor Publik merupakan pengetrapan manajemen strategis didalam instansi pemerintah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang masih sedang berkembang. Penggunaan manajemen strategis pada instansi pemerintah di Amerika Serikat dipelopori pada masa presiden Bill Clinton sedangkan Indonesia memulainya pada masa presiden BJ Habibie dengan penerbitan Inpres nomor 7 tahun 2009. Secara garis besar, perbedaan manajemen strategis pada instansi pemerintah dengan manajemen strategis pada sektor swasta terletak pada pengukuran kinerja. Proses pengukuran kinerja di instansi pemerintah lebih sulit apabila dibandingkan dengan pengukuran kinerja pada sektor swasta. Output dan tujuan sektor swasta jelas yaitu produk atau jasa dijual sehingga memperoleh keuntungan sedangkan pemerintah memiliki cakupan kerja yang lebih luas dan rumit dalam mengukur tujuannya.


Dalam Inpres nomor 7 tahun 1999, kita bisa menemukan definisi perencanaan strategis yang menyebutkan bahwa perencanaan strategis adalah proses yang berorientasi pada output (hasil) dan mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran dan program-program yang realistis. (definis selengkapnya bisa dilihat pada Inpres dimaksud). Kitapun mengenal istilah manajemen strategis digunakan dalam literatur. Mengenai definisi manajemen strategis dan perencanaan strategis, akademisi menganggap keduanya sebagai istilah yang sama dan saling menggantikan sedangkan para praktisi menganggapnya berbeda, Manajemen strategis mencakup proses formulasi, implementasi dan evaluasi. Sedangkan perencanaan strategis tercakup dalam proses formulasi.






Manfaat perencanaan strategis pada sektor publik hampir sama dengan manfaat pada sektor swasta yaitu sebagai berikut :
1.  Menjadikan instansi reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks.
2. Alat manajerial yang penting
3. Mengelola untuk hasil (managing for result)
4. Mengubah orientasi instansi menjadi instansi berorientasi masa depan
5. Mejadikan instansi adaftif dan flexibel
6. Menjadikan instansi mampu memenuhi harapan unit pengguna/ pelanggan
7. Meningkatkan komunikasi horizontal dan vertikal melalui peningkatan koordinasi.


Sebuah perencanaan strategis memiliki beberapa komponen yaitu sebagai berikut

1. Kondisi saat ini 
2. Kondisi masa yang akan datang yang ingin dicapai 
3. Pengukuran kinerja 
4. Cara mencapai sasaran dan tujuan 
5. Penelusuran kemajuan

Model manajemen strategis untuk sektor publik dapat diurutkan sebagai berikut :

Pernyataan Visi dan Misi----------> Internal dan External Scanning ---------> Tujuan dan Sasaran (policy)------------> Kebijakan ------------> Program -----------------> Kegiatan (activity) 

Model yang lebih lengkap yang dikemukakan oleh Whittaker pada tahun 1993 adalah sebagai berikut :

Mission ----> Vision -----> Value -----> Internal Analysis -------> External Analysis ------>Asuption 

-------> Strategic Analysis Choice -----> Critical Success Factor-------> Goal -------> Corporate Objective Strategy -------> Establish Accountability and Implement Plan ------><-------- Monitor Implement and Provide Feedback  

Kinerja instansi pemerintah diukur bukan hanya sekedar penyerapan anggaran namun juga output, outcome, impact dan benefit. Hubungan antara keempat elemen tersebut adalah hubungan jika maka. Jika output X maka outcome akan seperti ini dan seterusnya. Contoh pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam proyek pembangunan jembatan penghubung antara kota Tuban dan Lamongan adalah sebagai berikut :

Output proyek     : Jembatan antara Tuban dan Lamongan dengan spesifikasi teknis tertentu 

Outcome proyek : Peningkatan waktu tempuh antara dua kota tersebut sehingga menjadi lebih cepat 

Impact proyek    : Peningkatan perdagangan antara kedua kota tersebut.
Benefit proyek    : Peningkatan pertumbuhan ekonomi kedua kota tersebut. 

Hal yang rumit misalnya mengukur keempat elemen tersebut pada kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama di suatu kota. Ada beberapa model yang digunakan dalam mengukur kinerja sektor publik. Jepang berhasil menerapkan model total quality pada instansi pemerintah karena standar yang jelas dan tegas serta sikap moral yang bagus.