Belajar dari Longsor Ciwidey : Apakah Pemerintah Memprioritaskan Pembangunan Lingkungan Hidup?

Nurdin/09460004831

Pendahuluan

Masyarakat di daerah Pasir Jambu, Ciwidey memetik teh di areal perkebunan pada pagi hari seperti biasa. Selasa (23/2/2010) sepertinya tidak diduga menjadi hari naas bagi sebagian warga pemetik teh. Pada saat mereka beraktivitas, tiba-tiba saja tanah merah merangsek dari atas bukit menutupi areal pusat kegiatan masyarakat pemetik teh perkebunan Dewata. Hingga tulisan ini disusun, jumlah korban masih belum diketahui dan upaya evakuasi korban yang tertimbun masih dilakukan. 

Jumlah korban akibat bencana alam dari tahun 1997 hingga 2009 telah memakan korban jiwa hingga 151.277 jiwa. Bencana paling banyak terjadi adalah banjir sebanyak 35% dari seluruh bencana yang tercatat dalam Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) sedangkan tanah longsor sebanyak 11%.  Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebutkan bahwa kerusakan ekologis sebagai penyebab banyaknya bencana yang menimpa Indonesia. Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah menyebutkan bencana banjir dan longsor yang merata sepanjang tahun 2003 sebagai akibat ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang antara manusia dengan kepentingan ekonomi dan alam dengan kelestariannya.

Belajar dari longsor Ciwidey bahwa longsor terjadi karena ketidakmampuan daerah Bandung Utara menampung air hujan. Belum dapat dihitung secara pasti kerugian akibat longsor tersebut baik jiwa maupun materil. Namun jumlah korban jiwa dan kerugian materiil yang mencapai Rp 4 triliun akibat bencana alam pada tahun 2009 menuntut peningkatan perhatian pemerintah pada pembangunan berbasis lingkungan hidup dan penataan lingkungan hidup. Tulisan ini disusun untuk mengetahui apakah masalah lingkungan hidup menjadi hal strategis dan prioritas dalam rencana pembangunan pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan SBY-Boediono.

Marriage Between Politics and Economics Powers

Strategi Penguasa Pada Era Otonomi Daerah : Kasus Alex Noerdin dan Syahrial Oesman

Perubahan system politik dari sentralistik ke desentralistik pada era setelah orde baru mendorong perubahan cara para elit dalam memperoleh kekuasaan. Otonomi daerah adalah tonggak awal masa baru dimana daerah memperoleh diskresi yang lebih luas dalam mengelola daerahnya.

Desentralisasi disusun sebagai usaha mencapai proses demokratisasi yang lebih baik di daerah. Proses demokrasi yang baik diharapkan akan mendorong pada kesejahteraan yang meningkat di masyarakat. Elit politik di daerah menyikapi perubahan ini dengan mengubah pendekatan dalam meraih kekuasaan. Alex Noerdin dan Syariah Oesman adalah dua tokoh Orde Baru yang berhasil memanfaatkan strategi baru untuk mempertahankan dan memperoleh kekuasaan di era otonomi daerah.

A.   Alex Noerdin

1.    Profil Alex Noerdin

Alex Noerdin adalah putra daerah Sumatera Selatan yang dilahirkan di Palembang tanggal 9 September 1950. Politisi Golkar ini adalah birokrat zaman orde baru yang berhasil memenangkan pemilihan bupati kabupaten Muba pada tahun 2001. Alex memperoleh penghargaan Manggala Karya Kencana pda tahun 2002 dan Satya Lencana Wirakarya pada tahun 2003. Alex kini menjabat sebagai gubernur Sumatera Selatan setelah memenangkan Pilkada Langsung Gubernur Sumatera Selatan.

Kerja Keras

Entah tugas kelompok atau tugas pribadi, membuat karya tulis, tulisan dan sebangsanya adalah tugas yang menyenangkan. Menyenangkan terutama saat kita menyenangi mata kuliahnya, bersemangat melakukannya dan mengerahkan upaya yang terbaik. Saya berharap semangat saya selalu berapi-api kalau membuat tugas seperti hari-hari ini.

Nah, ini adalah tugas kelompok semester tujuh yang sangat saya sukai yaitu  Business Plan PT Hexindo Adiperkasa Tbk. Saya suka dengan mata kuliahnya, saya suka dengan prosesnya, bersungguh-sungguh menyelesaikannya, bersemangat mengerjakannya dan memiliki rekan kerja yang sangat mendukung. Paling tidak, saya bisa defense pendapat saya pada saat presentasi. ^^,

Nah, tugas yang lain adalah tugas mengaji masalah, manfaat dan judul skripsi yang sudah ditulis oleh kakak kelas di DIV dan ajun akuntan. Saya tidak yakin dengan kajiannya namun saya pikir ini bisa bermanfaat bagi yang lain. Paling tidak saya masih bisa mengerjakannya dengan cepat. Saya beri judul tugas dua metolit!

Di Bawah Cengkeraman Asing

Pendahuluan

Ketergantungan Indonesia pada produk asing ataupun produk dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia memang luarbiasa. Kita menggunakan produk asing mulai dari makanan hingga bahan bangunan. Sampai pada batas tertentu, investasi asing memiliki dampak bagus bagi pertumbuhan ekonomi namun dominasi asing yang melebihi batas malah menyebabkan kemelaratan dan tidak optimalnya pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat.

Dominasi Asing di Berbagai Sektor

Perbankan

Bank adalah jantung perekonomian nasional karena merupakan sumber pembiayaan pembangunan negara. Kepemilikan perbankan berarti kepemilikan strategis atas perekonomian Indonesia. Hingga akhir 2007, porsi kepemilikan asing mencapai 47% atas perbankan nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2007 kepemilikan asing di bank Indonesia diperbolehkan hingga 99%. Sebagai perbandingan kita bisa melihat bahwa kepemilikan asing di Filipina maksimal hanya 51%, Thailand 49%, India 49%, Korsel 30%, Malaysia 30%, Vietnam 30%, AS 30%, RRC 25%, dan Australia 15%. Selain masalah porsi kepemilikan, bank-bank asing hanya menyalurkan 50% dana pihak ketiga dan hanya 6,8% disalurkan ke UMKM dari total dana yang disalurkan padahal UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Bank-bank asingpun lebih senang menyalurkan kredit konsumtif sehingga membudayakan perilaku konsumtif. Kondisi ini diakibatkan lemahnya regulasi di Indonesia. Bank Indonesia baru sebatas mengkaji masalah ini dengan membahas kembali arsitektur perbankan Indonesia.

Telekomunikasi

Dari sektor telekomunikasi, semua kepemilikan saham operator seluler telah dikuasai pihak asing. Fakta yang ada menunjukan bahwa 35% saham Telkomsel dimiliki Singtel, 42% saham Indosat dimiliki Qatar Telekom dan XL Axiata dimiliki Telecom Malaysia. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2007 kepemilikan asing dalam bentuk kepemilikan modal di industri seluler diperbolehkan hingga 65%. Dengan infrastruktur telekomunikasi yang dikuasai pihak asing, keamanan dan kelancaran informasi tidak dapat terjamin.

INDONESIA BUKAN BANGSA KORUP

Upaya Menyadarkan Diri dari Keterpurukan

Karya : Bambang Priatna

Pendahuluan

Berdasarkan data index persepsi korupsi yang dirilis Transparancy International pada tahun 2008, Indonesia berada pada peringkat 126 dengan skor 2,6 dari 180 negara. Indonesia hanya menang dari negara-negara berkembang dari Asia Afrika. Rilis-rilis yang diterbitkan lembaga lain menunjukan hasil yang serupa bahwa Indonesia termasuk negara yang korup. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan : apakah memang bangsa ini bangsa korup yang gemar korupsi? Buku ini mencoba mengungkapkan fakta bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa korup dan ada pihak yang lebih bertanggungjawab atas mengguritanya korupsi pada saat ini.

LP POM MUI

Penelitian adalah proses pencarian solusi untuk sebuah masalah melalui serangkaian proses. Selain itu, Uma Sekaran dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian sebagai proses terorganisasi, sistematis, berbasis data, kritis, objektif, dan investigasi ilmiah suatu masalah tertentu dengan tujuan mencari peyelesaian masalah tersebut. Kedua definisi diatas dengan gamblang menjelaskan bahwa penelitian dilakukan dengan maksud pencarian sebuah solusi atas sebuah masalah. Oleh karena itu, penelitian ilmiah banyak dilakukan berbagai pihak untuk maksud yang sama yaitu mencari solusi. Salah satu pihak yang melaksanakan adalah lembaga penelitian. Lembaga penelitian melakukan serangkaian penelitian untuk mencari jawaban atas masalah terkini dan bermaksud menerapkannya atau dimaksudkan untuk mengembangkan sebuah pengetahuan.

Salah satu lembaga penelitian yang ada di Indonesia adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau lebih dikenal sebagai LP POM MUI. LP POM MUI bertanggungjawab untuk melakukan sertifikasi produk-produk pangan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di Indonesia. Masalah halal dan haram merupakan sesuatu yang penting dalam Islam karena berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Perintah mengonsumsi produk yang halal dan menghindari produk yang haram jelas diatur dalam Islam. Oleh karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia adalah muslim maka perhatian akan kehalalan suatu produk gencar diutarakan. MUI kemudian mendirikan LP POM MUI pada tahun 1989 untuk memberikan ketentraman batin umat dalam mengonsumsi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika serta melindungi umat dari produk haram.

Makalah ini akan membahas LP POM MUI sebagai salah satu lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Pembahasan mencakup sejarah singkat, struktur organisasi, sumberdaya manusia, mekanisme, produk dan relasi LP POM MUI. 

baca selengkapnya 

Buka Buku Kembali

Pada dasarnya, teori yang digunakan dalam Audit Berbasis Sistem Informasi sama dengan audit keuangan yang telah saya pelajari pada saat Matrikulasi. Kami membicarakan tujuan audit saldo, transaksi hingga bukti audit yang digunakan. Pada pertemuan pertama kemarin, selain mendapat review mengenai perbedaan audit berbantuan komputer dan manual, dosen saya memberikan tugas membuat matriks tujuan dan teknik audit yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Matriks tersebut diharapkan membantu saya mengais-ngais ingatan mengenai audit. Paling tidak kami faham kenapa teknik A bisa digunakan untuk membuktikan asersi Y. Saya juga mengunggah file tugas saya, silahkan didownload. Semoga bermanfaat.


Tugas Pertama Semester Delapan